Kadis PMD Rohil Dorong Pemberdayaan BUMDes untuk Sumber PAD

BAGANSIAPIAPI - Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Kecamatan Bangko mengadakan pelatihan peningkatan kapasitas manajemen Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) tahun 2022, Rabu (23/11) di Bagansiapiapi.

Kegiatan itu dijelaskan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) Yandra SIP, MSI adalah dalam rangka merealisasikan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Provinsi Riau.

Provinsi Riau mengalokasikan dana untuk percepatan pemberdayaan BUMDes sesuai arahan Presiden Joko Widodo, bahwa ke depan BUMDes merupakan suatu sarana untuk menggali, memberdayakan potensi desa, membackup dana desa dan ADK.

"Saya melihat beberapa daerah di Indonesia, dengan memberdayakan BUMDes ini juga bisa untuk memberikan sumbangsih yang besar bagi Pendapatan Asli Desa (PAD). Ini juga membuka lapangan pekerjaan warga di desa," ucap Yandra.

BUMDes lanjut dia, juga dapat memberdayakan potensi-potensi yang ada di desa, sehingga menjadikan sumber pendapatan dan menggerakkan pemerintahan di desa.

"Kita tidak bisa ke depan berharap dengan dana desa dan dana ADK, tentunya mengharapkan dukungan daripada pemberdayaan BUMDes," ujarnya.

Oleh karena itu sambung Yandra, maka dilaksanakan kegiatan tersebut yang sudah dialokasikan pemerintah provinsi melalui BKK terhadap BUMDes yang pesertanya adalah direktur, sekretaris, bendahara dan kepala unit.

kegiatan itu sebut dia, adalah start pertama dari 18 kecamatan, dan nanti diikuti kecamatan-kecamatan yang lain. Sementara untuk sumber dananya adalah dari BKK Provinsi Riau.

"Sementara untuk BUMDes di Rohil, waduh sangat prihatin. Maka kami termotivasi terus ini. Baru empat yang bisa berbadan hukum dan punya penghasilan, yang lainnya aduh sangat sedih," ungkapnya.

Jadi itulah lanjut dia lagi, jelas-jelas pemerintah pusat, provinsi juga kabupaten mensupport untuk ke depan BUMDes memiliki sumber pendapatan, jangan hanya jalan di tempat.

"Maka dalam segala kesempatan saya ingatkan bahwa jangan fokus pada kegiatan sosial harus ada profitnya," tegas Yandra.

Kalau hasil profit dibagikan 10-20 persen untuk sosial katanya, itu lebih feer dan lebih benar daripada kegiatan sosial-sosial dengan alasan sosial orientet, padahal BUMDes hadir untuk profit orientes.

Ketika ada untung sebut dia lagi, bisa sisihkan 20-40 persen untuk sosial, dan itu yang lebih mengena, bukan hanya fokus untuk ke sosial, itu yang keliru.

"Ini saya gagas dan saya tegaskan pada kesempatan ini, ke depan mulailah membuka unit-unit yang orientasinya keuntungan profit," pungkas Yandra.

Ketua BKAD Bangko Tengku Harmaini mengatakan, bahwa BKAD baru terbentuk di Rokan Hilir dari tahun 2021 lalu, sehingga belum memiliki banyak pengetahuan dan masih dalam proses.

Badan Kerjasama Antar Desa sebut dia, sebagai memfasilitasi apabila ada kegiatan di desa yang lebih dari satu.

"Kalau dia (kegiatan desa) dua atau tiga, maka kita BKAD yang akan melaksanakan. Mudah-mudahan kita bisa mampu memfasilitasi desa-desa," harapnya. (rif)

 Editor : Abdul Arif Rusni